"Gurita Cikeas", begitulah judul bukunya. Buku ini ditulis oleh George Yunus Aditjondro, diterbitkan di akhir tahun 2009. Buku ini digemparkan oleh publik, mengapa? Bukan karena popularitas penulisnya, bukan karena isi buku yang "bergairah", namun karena pemaparan semena-mena atas penyalahgunaan dana Bank Century yang ditujukan kepada keluarga Presiden SBY. "Gurita Cikeas", begitulah istilah yang disebutkan oleh George untuk menggambarkan isi bukunya. Masih belum jelas mengapa kata "Gurita" dipakai dalam judul buku tersebut.
Buku "Gurita Cikeas" ini memaparkan aliran dana Bank Century, yang ditulis George, mengalir ke dalam kantong kas pemilu Partai Demokrat. Lebih lanjut, George memaparkan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kas dana pemili, namun juga kepada pribadi petinggi Partai Demokrat dan keluarga presiden SBY. Hal ini menjadi menambah panjang intermediasi ditengah kasus Bank Century yang belum usai. Tidak pelak, hal ini menjadi ironi politik yang kompleks. Dimulai dari kesalahan penempatan dana bailout, penetapan kriteria sistemik, dan menyebar sampai kepada tuduhan personil yang sarat unsur politik. Diterbitkannya buku " Gurita Cikeas " ini semakin memperparah kondisi yang ada. Saling tuduh menuduh tidak terelakkan. dan tidak bisa dipungkiri menjadi hegemoni politik yang tidak ada akhirnya.
Kontroversi "Gurita Cikeas", antara kebebasan berpendapat dan etika berpendapat
Penulis tidak akan membahas panjang lebar mengenai isi buku tersebut, dan akan lebih berfokus terhadap tindakan penarikan buku membongkar Gurita Cikeas, yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat seseorang. "Pemerintah seperti ke zaman orde baru", begitulah salah satu tagline yang diusung di sebuah media massa. Penarikan buku tersebut seolah-olah mencerminkan pemerintah yang takut kebobrokannya diungkap ke masyarakat. Kalau memang tidak ada yang salah mengapa harus takut buku tersebut dipublikasikan? Begitulah pertanyaan yang muncul dipikiran saya, menyikapi tindakan penarikan buku tersebut.
Tagline yang penulis usungkan diatas kiranya cukup bisa menggambarkan kondisi diatas, antara kebebasan berpendaspat vs etika berpendapat. Satu sisi, George mempunyai hak untuk bersuara, mengemukakan fakta, hak yang ia miliki sebagai warga negara Indonesia. Tidak seharusnya buku tersebut ditarik. Penarikan buku tersebut berusaha "membungkam" aktivis yang ingin memperjuangkan pengetahuan yang ia miliki.
Arbi Sanit, pengamat politik UI, menuturkan bahwa untuk menyikapi buku tersebut seharusnya dilakukan dengan cara yang ilmiah juga, apakah dengan menerbitkan buku baru ataupun mengklarifikasi ke publik poin-poin yang dianggap salah. " Itulah cara yang dilakukan secara scientific" tutr Arbi.
Sekilas memang penarikan buku "membongkar gurita cikeas" terkesan sebagai usaha menutup usaha menyngkap rekam buruk aktor-aktor penting pemerintahan. Ironis, dan tragis, sontak mengumandanglah berbagai kritikan pedas menyikapi penarikan sepihak tersebut, yang lagi-lagi mengusung tagline kembalinya "Tirani Pers jaman Orde Baru".
Namun, apabila kita menyimak seksama, buku tersebut disinyalir terlalu bias. Menggunakan data-data sekunder, dan terkesan membuat penyimpulan sendiri. "Buku yang tidak memiliki nilai ilmiah sama sekali", begitulah ungkapan yang diucapkan oleh Amir Syamsuddin, dari Fraksi Demokrat. Inilah batasan yang penulis sebut melanggar sistematika berpendapat yang baik.
Antara kebebasan berpendapat dan etika berpendapat, ya, itulah gambaran umum kasus ini. Penulis menyaranakan agar kita tidak cepat ambil kesimpulan untuk membenci George atas terbitnya buku tersebut, ataupun mencerca kebijakan pemerintah yang melakukan penarikan buku tersebut sampai kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya dipaparkan didalam buku tersebut. Jangan sampai kita hanya termakan pemikiran sempit media, tanpa menganalisanya secara objektif.
oleh Muhammad Fadel
Buku "Gurita Cikeas" ini memaparkan aliran dana Bank Century, yang ditulis George, mengalir ke dalam kantong kas pemilu Partai Demokrat. Lebih lanjut, George memaparkan dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kas dana pemili, namun juga kepada pribadi petinggi Partai Demokrat dan keluarga presiden SBY. Hal ini menjadi menambah panjang intermediasi ditengah kasus Bank Century yang belum usai. Tidak pelak, hal ini menjadi ironi politik yang kompleks. Dimulai dari kesalahan penempatan dana bailout, penetapan kriteria sistemik, dan menyebar sampai kepada tuduhan personil yang sarat unsur politik. Diterbitkannya buku " Gurita Cikeas " ini semakin memperparah kondisi yang ada. Saling tuduh menuduh tidak terelakkan. dan tidak bisa dipungkiri menjadi hegemoni politik yang tidak ada akhirnya.
Kontroversi "Gurita Cikeas", antara kebebasan berpendapat dan etika berpendapat
Penulis tidak akan membahas panjang lebar mengenai isi buku tersebut, dan akan lebih berfokus terhadap tindakan penarikan buku membongkar Gurita Cikeas, yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat seseorang. "Pemerintah seperti ke zaman orde baru", begitulah salah satu tagline yang diusung di sebuah media massa. Penarikan buku tersebut seolah-olah mencerminkan pemerintah yang takut kebobrokannya diungkap ke masyarakat. Kalau memang tidak ada yang salah mengapa harus takut buku tersebut dipublikasikan? Begitulah pertanyaan yang muncul dipikiran saya, menyikapi tindakan penarikan buku tersebut.
Tagline yang penulis usungkan diatas kiranya cukup bisa menggambarkan kondisi diatas, antara kebebasan berpendaspat vs etika berpendapat. Satu sisi, George mempunyai hak untuk bersuara, mengemukakan fakta, hak yang ia miliki sebagai warga negara Indonesia. Tidak seharusnya buku tersebut ditarik. Penarikan buku tersebut berusaha "membungkam" aktivis yang ingin memperjuangkan pengetahuan yang ia miliki.
Arbi Sanit, pengamat politik UI, menuturkan bahwa untuk menyikapi buku tersebut seharusnya dilakukan dengan cara yang ilmiah juga, apakah dengan menerbitkan buku baru ataupun mengklarifikasi ke publik poin-poin yang dianggap salah. " Itulah cara yang dilakukan secara scientific" tutr Arbi.
Sekilas memang penarikan buku "membongkar gurita cikeas" terkesan sebagai usaha menutup usaha menyngkap rekam buruk aktor-aktor penting pemerintahan. Ironis, dan tragis, sontak mengumandanglah berbagai kritikan pedas menyikapi penarikan sepihak tersebut, yang lagi-lagi mengusung tagline kembalinya "Tirani Pers jaman Orde Baru".
Namun, apabila kita menyimak seksama, buku tersebut disinyalir terlalu bias. Menggunakan data-data sekunder, dan terkesan membuat penyimpulan sendiri. "Buku yang tidak memiliki nilai ilmiah sama sekali", begitulah ungkapan yang diucapkan oleh Amir Syamsuddin, dari Fraksi Demokrat. Inilah batasan yang penulis sebut melanggar sistematika berpendapat yang baik.
Antara kebebasan berpendapat dan etika berpendapat, ya, itulah gambaran umum kasus ini. Penulis menyaranakan agar kita tidak cepat ambil kesimpulan untuk membenci George atas terbitnya buku tersebut, ataupun mencerca kebijakan pemerintah yang melakukan penarikan buku tersebut sampai kita benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya dipaparkan didalam buku tersebut. Jangan sampai kita hanya termakan pemikiran sempit media, tanpa menganalisanya secara objektif.
oleh Muhammad Fadel
